Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 26–27 September 2026, di Kota Subulussalam ini melibatkan masyarakat/ranger, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, dan tim AWF.
Laporan-laporan terbaru telah memperjelas bahwa persiapan Inggris dan Eropa terhadap guncangan pasokan pangan tidak memadai mengingat kemungkinan dan skala krisis di masa depan.
Hingga awal Agustus 2026, pemerintah melaporkan lebih dari 107.000 hektare lahan telah terbakar.
Padahal, AWF, LembahTari, dan IOJI sudah sudah melaporkan secara resmi kepada Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Kemenhut RI pada 24 September 2025, agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan diproses secara hukum.
Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera melakukan Gugatan Tindak Administrasi Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis, 7 Mei 2026.
Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan pada 26 November 2025 merupakan salah satu peristiwa yang menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen.
Keputusan ini diumumkan pada 26 Februari 2026, dalam laporan dari Norwegian Bank Investment Management (NBIM).
Laporan koloaboratif JATAM dengan Aceh Wetland Forum ini mengungkap adanya keterhubungan yang kuat antara wilayah terdampak banjir dan longsor dengan konsesi perusahaan yang dimiliki atau terhubung langsung dengan para pejabat negara dan elite politik.
Pada kesempatan tersebut, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang menyampaikan sikap penolakan terhadap segala bentuk pertambangan, bahkan pertambangan rakyat sekalipun.
Nagan Raya, 19 Agustus 2025 – Yayasan APEL Green Aceh bersama Jaringan Masyarakat Sipil secara resmi melaporkan keterlambatan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015
Lihat dan tandatangani seluruh daftar petisi aktif secara langsung di situs resmi.
Lihat Semua Petisi
